Rasionalitas Ber-KB

Indikasi akan terjadi ledakan penduduk di Tanah Air menguat. Bukti empiris menunjukkan, angka fertilitas total atau total fertility rate/TFR lebih tinggi daripada angka ideal untuk mencapai penduduk stabil.

Terindikasi, penduduk terus bertambah sekitar 1,3 persen/tahun. Jika angka itu bertahan, jumlah penduduk akan berlipat dua (doubling population) dalam tempo 53 tahun dari saat ini. Tak mengherankan bila Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sugiri Syarif menilai Indonesia berpotensi mengalami baby boom tahap kedua (Kompas, 22/7/2008).

Rasionalitas

Perubahan tingkat kelahiran itu, antara lain, karena kendurnya program KB. Perubahan sistem pemerintahan diikuti otonomi daerah dinilai ikut mengendurkan program KB di Tanah Air.

Untuk menurunkan tingkat kelahiran, pentingkah program KB? Turunnya kelahiran di Eropa Barat menunjukkan, program KB bukan faktor penting, tetapi modernisasi dengan ciri rasionalitas dalam cara berpikir (David Yaukey, Demography: The Study of Human Population, 1985).

Cara berpikir rasional yang termanifestasi dalam perubahan perilaku pengambilan keputusan guna mencapai tujuan (termasuk ber-KB) umumnya berdasarkan pertimbangan ekonomi dan efisiensi. Padahal, di masyarakat tradisional, suatu keputusan tidak berubah dari generasi ke generasi.

Adapun faktor pendorong lahirnya cara berpikir rasional masyarakat Eropa Barat adalah perkembangan sosial ekonomi yang ditandai pergeseran masyarakat dari pedesaan ke perkotaan, dari pertanian ke industri dalam lapangan kerja dan aktivitas ekonomi (Yaukey, 1985).

Salah satu wujud nyata cara berpikir rasional adalah dalam menilai anak (child value). Pada masyarakat modern, nilai anak tidak dikaitkan faktor produksi tetapi penerus keturunan. Maka, kualitas anak perlu dijaga dan itu memerlukan biaya sosial, ekonomi, dan psikologi. Akibatnya, keputusan memiliki jumlah anak disesuaikan kemampuan dalam membesarkan anak, yang umumnya menginginkan sedikit anak. Keputusan memiliki sedikit anak ini menjadi pendorong transisi fertilitas di Eropa Barat. Faktor terpenting lain adalah keputusan penundaan usia kawin dan tidak kawin (Coale, 1973).

Sedangkan pada masyarakat tradisional, anak dinilai sebagai investasi faktor produksi untuk membantu penghasilan keluarga. Akibatnya, keputusan untuk memiliki banyak anak tidak berubah dari generasi ke generasi.

Informasi KB

Celakanya, cara berpikir rasional masyarakat Eropa Barat tidak sama dengan masyarakat di Tanah Air. Kenyataan ini terdeteksi dari perilaku yang belum berubah, seperti banyak penduduk menikah pada usia muda, dan cenderung beranak banyak. Maka, kemandirian ber-KB pada masyarakat Eropa Barat tidak bisa diharapkan kepada masyarakat kita sehingga peran pemerintah (program KB) amat diperlukan.

Namun, peran pemerintah tidak dapat dilakukan sembarangan karena program KB terkait hak asasi manusia (HAM). Keputusan seseorang untuk ber-KB dari keinginan sendiri tidak bisa dipaksakan (Watson, 1982).

Watson mengingatkan, ada tiga aspek yang harus diperhatikan dalam menjalankan program KB, yaitu informasi, ketersediaan alat/cara, dan layanan KB. Ketiga aspek itu harus berjalan paralel dan seimbang. Berdasarkan ketentuan ini, belum terlihat apakah mengendurnya program KB nasional karena aspek informasi, ketersediaan alat/cara, dan layanan KB atau kombinasi ketiganya.

Lebih komunikatif

Ditengarai, aspek ketersediaan alat/cara dan layanan KB kerap dituding sebagai penyebab mengendurnya program KB. Padahal, aspek informasi yang sering terabaikan memberi andil besar dalam program KB. Bahkan, aspek informasi KB diperkirakan memiliki kekuatan melebihi aspek ketersediaan alat/cara dan layanan KB. Salah satu faktor penting yang mendasari kekuatan informasi adalah pada unsur pengetahuan dan pembelajaran.

Informasi KB bernuansa pengetahuan dan pembelajaran amat diperlukan mengingat tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah serta pengaruh kultur, khususnya pada masyarakat pedesaan. Maka, informasi KB dapat diarahkan membentuk pemikiran rasional, terutama dalam keputusan penundaan usia kawin dan pembatasan kelahiran.

Rasionalitas ber-KB di masyarakat perlu terus diupayakan guna menurunkan fertilitas di Tanah Air. Caranya, mendesain informasi KB lebih komunikatif, edukatif, dan persuasif.

Untuk menghasilkan desain informasi KB yang efektif mungkin perlu dilakukan pemerintah pusat, sementara untuk aspek alat/cara KB dan layanannya dilakukan pemerintah daerah. Cara demikian sekaligus dapat menjembatani gap antara kebijakan KB pada level makro (nasional) ke keputusan ber-KB pada level mikro (rumah tangga). Eloknya, rasionalitas ber-KB sejalan dengan HAM.

posting dr: Kompas 8 Agt 2008

oleh Razali Ritonga Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tengah